Izin Usaha Bongkar Muat

KLASIFIKASI / SASARAN Pemohon adalah Perusahaan Bongkar Muat yang Berbadan Hukum Indonesia (BHI) yang didirikan khusus untuk usaha itu. (diatur Pasal 1 angka 14 huruf  KM 14 Tahun 2002) Izin Usaha Bongkar Muat diberikan oleh Gubernur pada lokasi pelabuhan tempat kegiatan (diatur Pasal 112 ayat (1) huruf  PP 20 Tahun 2010) Dikecualikan untuk memperoleh Izin Usaha Bongkar Muat Barang yaitu untuk Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang kegiatan bongkar muat barangnya untuk keperluannya sendiri, karena izin untuk bongkar muat barangnya sudah melekat pada izin usaha pokoknya (diatur Pasal 46 PP 20 Tahun 2010)

DASAR HUKUM Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. PP No 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan PP No 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perhubungan

PROSEDUR Pemohon mengajukan permohonan dilengkapi dengan persyaratan secara lengkap Petugas Front Office PTSP memeriksa kelengkapan persyaratan, jika Berkas sudah lengkap dan benar, maka akan diberikan Tanda Terima Berkas, sedangkan permohonan yang kurang lengkap akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk diperbaiki atau dilengkapi. Permohonan yang sudah lengkap dan benar diteruskan ke bagian Back Office untuk mendapatkan pembahasan dari Tim Teknis. Tim Teknis akan memberikan kajian dan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan yang memerlukan kajian/survey lapangan dan memberikan rekomendasi bahwa permohonan tersebut layak/tidak untuk mendapatkan persetujuan. Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan setelah mendapat persetujuan langsung diolah dan dicetak izinnya, tetapi permohonan yang setelah mendapat pembahasan Tim Teknis ternyata tidak diizinkan akan diberikan surat pemberitahuan penolakan. Izin ataupun Surat Pemberitahuan Penolakan yang telah diterbitkan diberikan penomoran, selanjutnya diarsipkan/didokumentasikan secara manual dan elektronik (scanning). Pemohon menerima informasi bahwa izin selesai, selanjutnya membayar retribusi izin (khusus bagi yang dikenakan retribusi) dan kemudian mengambil berkas perizinan di loket yang telah ditentukan.

PERSYARATAN I.  PERSYARATAN ADMINISTRASI (diatur Pasal 112 PP 20 Tahun 2010, dan Pasal 6 KM 14 Tahun 2002) 1. Surat permohonan bermeterai cukup dari Pimpinan Perusahaan yang ditujukan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung u.p. Kepala BKPMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Format Terlampir). 2.  Fotokopi Akta Pendirian/Perubahan perusahaan. 3. Fotokopi Pengesahan Akta Pendirian/Perubahan perusahaan dari pihak yang berwenang. (untuk Jenis PT disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM) 4.  Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5.  Memiliki Penanggung Jawab dibuktikan dengan Fotokopi KTP Direktur Perusahaan. 6.  Memiliki modal usaha sesuai ketentuan (sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) KM 14 Tahun 2002) : a. Modal Dasar Perusahaan yg beroperasi di Pelabuhan Utama : Rp. 1.000.000.000,- b. Modal Dasar Perusahaan yg beroperasi di Pelabuhan Regional : Rp. 500.000.000,- c. Modal Dasar Perusahaan yg beroperasi di Pelabuhan Lokal : sesuai penetapan Gubernur. 7. Menempati tempat usaha baik berupa milik sendiri maupun sewa, yang dibuktikan dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari instansi yang berwenang (kepala desa/kelurahan). 8.  Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli kualifikasi ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga, yang dibuktikan dengan sertifikat/ijazah tenaga ahli tersebut 9. Rekomendasi/pendapat tertulis dari Otoritas Pelabuhan/Unit Penyelenggara Pelabuhan/ Adpel/ Kakanpel setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan kegiatan usaha bongkar muat. 10. Izin PMA dari BKPM (khusus bagi usaha patungan/ joint venture) II. PERSYARATAN TEKNIS (DILAKUKAN SURVEI OLEH SKPD TEKNIS MELALUI TIM TEKNIS PTSP) Memiliki sekurang-kurangnya peralatan bongkar muat : (diatur secara rinci di Pasal 6 ayat (4) KM 14 Tahun 2002) Peralatan Pelabuhan Utama Pelabuhan Regional Pelabuhan lokal 1. forklift 1 unit 2,5 ton 2 unit 5 ton 1 unit 10 ton 1 unit 2,5 ton 2 unit 5 ton Sesuai penetapan Gubernur 2. pallet 75 buah 50 buah 3. ship side-net ada ada 4. rope sling ada ada 5. rope net ada ada 6. wire net ada ada

MASA BERLAKU IZIN Izin berlaku selama perusahaan bongkar muat masih menjalankan kegiatan usahanya (Pasal 112 ayat (5) PP 20 Tahun 2010)

STANDAR BIAYA / RETRIBUSI Nihil (Rp. 0,-) / Tidak dikenakan biaya /retribusi

WAKTU PENYELESAIAN Maksimal 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan LENGKAP (Pasal 113 ayat (2) PP 20 Tahun 2010)