Sebelum melakukan rapat kabinet paripurna, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY) mengingatkan kembali soal perampingan birokrasi di pemerintah pusat dan
daerah. Presiden menyatakan
perampingan birokrasi diperlukan agar tidak banyak terjadi penyimpangan.
"Saya instruksikan waktu itu
pangkas perizinan. Pangkas. Saya kira di dunia ini tidak ada seperti Indonesia
banyak sekali perizinan, di pusat di daerah. Ini yang bikin
penyakit," ujarnya di ruang rapat, Kantor Presiden, Istana Negara, Senin
(18/9).
SBY mengatakan sudah tiga kali menginstruksikan perampingan tersebut untuk
segera dilaksanakan. Menurut SBY usulan perampingan itu akan dilaporkan ke
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa dan telah dibahas oleh
Wapres Boediono.
"Alhamdulillah, meskipun
masih akan dijelaskan nanti. Kalau itu bisa dijalankan ramping, tidak
berbelit-belit, dan itu biasanya ada perkeliruan di situ makin banyak meja,
makin banyak pintu, makin banyak penyimpangan," ujarnya.
Menurut SBY jika perampingan itu
segera dilaksanakan, maka dapat berdampak positif pada kemajuan ekonomi kita.
"Entah di pusat atau di
daerah. Jadi kalau bisa dirampingkan, cepat investasi, cepat bisnis maju
ekonomi kita dan kita bisa mencegah penyimpangan yang tidak perlu. Ini saya
ingatkan kembali," ujarnya.
Siang ini, Presiden beserta
jajaran menterinya melakukan rapat kabinet paripurna rutin di Istana Negara.
Tema yang akan dibahas dalam rapat ini yakni masih membahas perekonomian yang
sedang mendapat tekanan.
"Agenda utama sidang kali ini tetap pada upaya pengelolaan ekonomi
kita yang tengah mendapatkan tekanan," pungkasnya. | sumber: m.merdeka.com
SBY: Tak ada negara seperti Indonesia banyak sekali perizinan
"Alhamdulillah,
meskipun masih akan dijelaskan nanti. Kalau itu bisa dijalankan
ramping, tidak berbelit-belit, dan itu biasanya ada perkeliruan di situ
makin banyak meja, makin banyak pintu, makin banyak penyimpangan,"
ujarnya.
SBY
SEBELUM melakukan rapat kabinet paripurna, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) mengingatkan kembali soal perampingan birokrasi di
pemerintah pusat dan daerah. Presiden menyatakan perampingan birokrasi
diperlukan agar tidak banyak terjadi penyimpangan.
"Saya instruksikan waktu itu pangkas perizinan. Pangkas. Saya kira di dunia ini tidak ada seperti Indonesia banyak sekali perizinan, di pusat di daerah. Ini yang bikin penyakit," ujarnya di ruang rapat, Kantor Presiden, Istana Negara, Senin (18/9).
SBY mengatakan sudah tiga kali menginstruksikan perampingan tersebut untuk segera dilaksanakan. Menurut SBY usulan perampingan itu akan dilaporkan ke Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa dan telah dibahas oleh Wapres Boediono.
"Alhamdulillah, meskipun masih akan dijelaskan nanti. Kalau itu bisa dijalankan ramping, tidak berbelit-belit, dan itu biasanya ada perkeliruan di situ makin banyak meja, makin banyak pintu, makin banyak penyimpangan," ujarnya.
Menurut SBY jika perampingan itu segera dilaksanakan, maka dapat berdampak positif pada kemajuan ekonomi kita.
"Entah di pusat atau di daerah. Jadi kalau bisa dirampingkan, cepat investasi, cepat bisnis maju ekonomi kita dan kita bisa mencegah penyimpangan yang tidak perlu. Ini saya ingatkan kembali," ujarnya.
Siang ini, Presiden beserta jajaran menterinya melakukan rapat kabinet paripurna rutin di Istana Negara. Tema yang akan dibahas dalam rapat ini yakni masih membahas perekonomian yang sedang mendapat tekanan.
"Agenda utama sidang kali ini tetap pada upaya pengelolaan ekonomi kita yang tengah mendapatkan tekanan," pungkasnya. | sumber: merdeka.com
"Saya instruksikan waktu itu pangkas perizinan. Pangkas. Saya kira di dunia ini tidak ada seperti Indonesia banyak sekali perizinan, di pusat di daerah. Ini yang bikin penyakit," ujarnya di ruang rapat, Kantor Presiden, Istana Negara, Senin (18/9).
SBY mengatakan sudah tiga kali menginstruksikan perampingan tersebut untuk segera dilaksanakan. Menurut SBY usulan perampingan itu akan dilaporkan ke Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa dan telah dibahas oleh Wapres Boediono.
"Alhamdulillah, meskipun masih akan dijelaskan nanti. Kalau itu bisa dijalankan ramping, tidak berbelit-belit, dan itu biasanya ada perkeliruan di situ makin banyak meja, makin banyak pintu, makin banyak penyimpangan," ujarnya.
Menurut SBY jika perampingan itu segera dilaksanakan, maka dapat berdampak positif pada kemajuan ekonomi kita.
"Entah di pusat atau di daerah. Jadi kalau bisa dirampingkan, cepat investasi, cepat bisnis maju ekonomi kita dan kita bisa mencegah penyimpangan yang tidak perlu. Ini saya ingatkan kembali," ujarnya.
Siang ini, Presiden beserta jajaran menterinya melakukan rapat kabinet paripurna rutin di Istana Negara. Tema yang akan dibahas dalam rapat ini yakni masih membahas perekonomian yang sedang mendapat tekanan.
"Agenda utama sidang kali ini tetap pada upaya pengelolaan ekonomi kita yang tengah mendapatkan tekanan," pungkasnya. | sumber: merdeka.com
SBY: Tak ada negara seperti Indonesia banyak sekali perizinan
"Alhamdulillah,
meskipun masih akan dijelaskan nanti. Kalau itu bisa dijalankan
ramping, tidak berbelit-belit, dan itu biasanya ada perkeliruan di situ
makin banyak meja, makin banyak pintu, makin banyak penyimpangan,"
ujarnya.
SBY
SEBELUM melakukan rapat kabinet paripurna, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) mengingatkan kembali soal perampingan birokrasi di
pemerintah pusat dan daerah. Presiden menyatakan perampingan birokrasi
diperlukan agar tidak banyak terjadi penyimpangan.
"Saya instruksikan waktu itu pangkas perizinan. Pangkas. Saya kira di dunia ini tidak ada seperti Indonesia banyak sekali perizinan, di pusat di daerah. Ini yang bikin penyakit," ujarnya di ruang rapat, Kantor Presiden, Istana Negara, Senin (18/9).
SBY mengatakan sudah tiga kali menginstruksikan perampingan tersebut untuk segera dilaksanakan. Menurut SBY usulan perampingan itu akan dilaporkan ke Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa dan telah dibahas oleh Wapres Boediono.
"Alhamdulillah, meskipun masih akan dijelaskan nanti. Kalau itu bisa dijalankan ramping, tidak berbelit-belit, dan itu biasanya ada perkeliruan di situ makin banyak meja, makin banyak pintu, makin banyak penyimpangan," ujarnya.
Menurut SBY jika perampingan itu segera dilaksanakan, maka dapat berdampak positif pada kemajuan ekonomi kita.
"Entah di pusat atau di daerah. Jadi kalau bisa dirampingkan, cepat investasi, cepat bisnis maju ekonomi kita dan kita bisa mencegah penyimpangan yang tidak perlu. Ini saya ingatkan kembali," ujarnya.
Siang ini, Presiden beserta jajaran menterinya melakukan rapat kabinet paripurna rutin di Istana Negara. Tema yang akan dibahas dalam rapat ini yakni masih membahas perekonomian yang sedang mendapat tekanan.
"Agenda utama sidang kali ini tetap pada upaya pengelolaan ekonomi kita yang tengah mendapatkan tekanan," pungkasnya. | sumber: merdeka.com
"Saya instruksikan waktu itu pangkas perizinan. Pangkas. Saya kira di dunia ini tidak ada seperti Indonesia banyak sekali perizinan, di pusat di daerah. Ini yang bikin penyakit," ujarnya di ruang rapat, Kantor Presiden, Istana Negara, Senin (18/9).
SBY mengatakan sudah tiga kali menginstruksikan perampingan tersebut untuk segera dilaksanakan. Menurut SBY usulan perampingan itu akan dilaporkan ke Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa dan telah dibahas oleh Wapres Boediono.
"Alhamdulillah, meskipun masih akan dijelaskan nanti. Kalau itu bisa dijalankan ramping, tidak berbelit-belit, dan itu biasanya ada perkeliruan di situ makin banyak meja, makin banyak pintu, makin banyak penyimpangan," ujarnya.
Menurut SBY jika perampingan itu segera dilaksanakan, maka dapat berdampak positif pada kemajuan ekonomi kita.
"Entah di pusat atau di daerah. Jadi kalau bisa dirampingkan, cepat investasi, cepat bisnis maju ekonomi kita dan kita bisa mencegah penyimpangan yang tidak perlu. Ini saya ingatkan kembali," ujarnya.
Siang ini, Presiden beserta jajaran menterinya melakukan rapat kabinet paripurna rutin di Istana Negara. Tema yang akan dibahas dalam rapat ini yakni masih membahas perekonomian yang sedang mendapat tekanan.
"Agenda utama sidang kali ini tetap pada upaya pengelolaan ekonomi kita yang tengah mendapatkan tekanan," pungkasnya. | sumber: merdeka.com
